Peran Kunci Camat Dalam Anggaran Desa

-
Tak Terasa, waktu berjalan cepat. Tahun 2020 terus melaju, hingga Januari mulai tertelan Bulan Februari. Bojonegoro yang mempunyai jumlah desa terbesar kedua se Jawa Timur, pemerintahnya terus berjibaku dengan desa. Selain persiapan Pemilihan Kepada Desa Massal, 233 desa. Perencanaan dan Penganggaran Desa untuk tahun 2020 masih terus berjalan. Idealnya memang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah disahkan paling lambat ujung Desember tahun sebelumnya. Namun faktanya, sejumlah desa-desa masih berkutat dengan penyusunan APBDesa. Bahkan, masih ada yang berkutat dengan RKPDesa. Barangkali ini adalah desa yang butuh adaptasi paska Pilkades tahun lalu. Kalender perencanaan, belum sepenuhnya berjalan ideal sesuai ketentuan yang ada. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus mendorong dan berupaya memastikan anggaran di desa terkelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan cara merencanakan penggunaan anggaran dengan partisipatif dan transparan. Meski Undang Undang Desa mengamanahkan otonomi atau kebebasan desa dalam mengelola anggaran, namun tidak serta merta melepas tanggungjawab pemerintah supra desa. Mulai dari Pemkab hingga pemerintah pusat. Salah satu tahapan penting yang bisa menentukan arah kebijakan pembangunan desa adalah evaluasi APBDes yang menjadi kewenangan Bupati. Sepertinya halnya kewenangan Gubernur dalam melakukan evaluasi terhadap APBD Kabupaten-Kabupaten. Dalam hal ini, kewenangan tersebut dilimpahkan menjadi tanggungjawab Camat. Inilah garda terakhir dari proses panjang perencanaan penganggaran desa, sebelum memasuki tahap pelaksanaan atau realisasi. Sehingga pantas jika disebut, Camat beserta seluruh aparatur di kecamatan mempunyai peran penting dan kunci dalam memastikan perencanaan penganggaran desa berjalan sesuai kaidah dan substansi yang diharapkan seluruh lapisan. Apakah evaluasi tersebut telah berjalan dengan baik? sebagian sudah. Sebagian besar, harus diakui, belum. Saat ini adalah momentum, saat yang tepat sesuai kalender penganggaran desa, untuk melakukan hal tersebut. Tentu dengan sejumlah metode atau wadah yang dapat dikreasikan. Demi apa?, demi pengelolaan anggaran desa yang begitu besar dapat termanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan roadmap pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten. Juga agar tidak lagi ada, desa yang tidak dapat mencairkan anggarannya lantaran sedang dipersangkutkan dengan aparat penegak hukum. Bojonegoro, 30012020

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Waktunya Bersih-Bersih NU

-
Image
 Dalam pikiran, alam bawah sadar dan keyakinan Nahdliyin –jamaah NU-, Desember adalah bulan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid). Begitu juga  Januari adalah bulan-nya Nahdlatul Ulama’ (NU). Ya, ujung Desember adalah waktu berduka karena Gus Dur telah dipanggil yang Kuasa, Haul dan seluruh kegiatan memperingati wafatnya Bapak Bangsa ini tumpah ruah di bulan akhir tahun.  Sedang pada akhir Januari, awal bulan tahun masehi menjadi penanda mulainya seluruh rangkaian kegiatan lahirnya NU pada tahun 1926, hampir seabad dari sekarang. Era atau zaman kebangkitan Bangsa dalam menganyam persatuan dan kekuatan untuk hidup bebas merdeka dari belenggu kolonial.  NU dalam pengabdian dan perjuangannya tidak lepas dari dinamika. Pernah menjadi Partai Politik peserta Pemilu. Kembali menjadi Ormas. Era Gus Dur pernah mendirikan Partai Politik secara resmi. Hubungan dengan pemerintah mengalami pasang surut. Sejak presiden  Soekarno, Soeharto, dan presiden-presiden paska rezim orde baru. Namun hal yang dapat d
Read more

Nyawa Tenaga Surya

-
Image
 Pandemi global, Covid-19 berlangsung setahun dan belum bisa disebut aman.  Termasuk di tanah air kita tercinta, bumi nusantara, Indonesia. Berarti termasuk di Bojonegoro, yang acapkali memasuki status gawat. Pemerintah menyebutnya, zona merah. Vaksin sudah banyak ditemukan dan tuntas uji coba. Secara simbolik, pucuk pimpinan sudah divaksinasi dan ditunjukkan ke publik.  Namun, hingga hari ini, rakyat biasa belum satupun merasakan vaksin tersebut, meski para tokoh sentral sudah dua kali divaksin. Menunggu vaksin gratis belum dipastikan tanggalnya. Membeli yang berbayar belum disediakan outlet dan petugasnya juga belum diumumkan. Entah jika membeli vaksin gratis, belum muncul pemberitaan  soal ini. Tapi sepertinya berpotensi muncul, suatu saat nanti.  Penghidupan, yang oleh ahli disebut sektor ekonomi semakin terseok, beberapa terjerembab kesulitan bangkit. Kecuali mereka para pegawai, karyawan tetap dan bergaji stabil. Mereka tetap bergaji, meski kadang kerja, kadang di rumah, sesekali
Read more

Apa Setelah Pilkades ?

-
Image
Pada Rabu 19 Februari 2020 lalu, sejumlah 233 dari 419 desa di Bojonegoro menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Ini adalah tahap III, pada tahun lalu, tahap sebelumnya sudah digelar serentak dua kali. Gegap gempita memuncak pada hari coblosan, dan kemudian seterusnya sepi seperti dini hari yang dirundung gerimis. Riuh Pilkades ini, bisa dikatakan salah satu yang paling menyita perhatian diantara Pilkades serentak seantero Jawa Timur. Belum ada data muncul, Pilkades serentak dengan jumlah desa sebanyak angka tersebut, kecuali 385 desa di Lamongan tahun lalu. Memang, jumlah desa di Bojonegoro terbesar kedua di Jawa Timur setelah Lamongan. Begitu lonceng pukul 07.00 berbunyi –pada hari coblosan- calon-calon dengan diiringi pendukungnya menuju Balai Desa dan duduk pada kursi yang telah disiapkan. Tentu dengan  pakaian paling berwibawa dengan memanggul harapan di ubun-ubun. Warga pemilih mulai berbondong-bondong –sendiri atau dimobilisasi- menyokong pemimpin pujaannya deng
Read more